Dalam aksi ini, Fadhil Juang, salah satu tokoh muda yang menjadi orator utama, menegaskan perlunya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRK Bireuen. “Kami menuntut DPRK Bireuen segera membentuk Pansus untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang mencederai demokrasi di Bireuen. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal masa depan demokrasi kita,” seru Fadhil dengan penuh semangat.
Dalam orasi tersebut, Gerakan Aliansi Masyarakat Bireuen menyoroti adanya dugaan kuat praktik money politik yang merusak esensi pemilu bersih dan jujur. Selain itu, mereka juga mendesak agar dugaan pelanggaran kode etik oleh KIP Bireuen dapat diinvestigasi secara terbuka. “Jika dugaan ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu akan terus merosot,” tambah Fadhil.
Para aksi membentengkan spanduk dengan tulisan seperti “Tolak Money Politik”, "Kota Santri menjadi Kota 100.000" dan “KIP Harus Bersih” menghiasi aksi tersebut. Massa aksi juga menyampaikan petisi yang berisi tuntutan untuk dilakukan penyelidikan transparan terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada.
Tuntutan Pembentukan Pansus oleh DPRK Bireuen
Dalam aksinya, massa menuntut DPRK Bireuen segera membentuk Pansus guna memastikan penyelidikan yang independen dan menyeluruh terhadap dugaan-dugaan yang ada. “Kami tidak hanya berbicara, kami membawa bukti dan suara masyarakat yang resah dengan kondisi ini. DPRK harus mengambil langkah tegas,” ujar salah satu perwakilan demonstran.
Respons Pemerintah dan DPRK Bireuen
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRK Bireuen belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan pembentukan Pansus para aksiasih menunggu ketua DPRK. Namun, aksi ini menjadi perhatian luas di media sosial, dengan banyaknya dukungan dari masyarakat yang menginginkan pemilu yang bersih dan berintegritas.