peunawa.com | Bireuen, 25 Februari 2025 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh Dapil III Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos (Ceulangiek), yang juga merupakan anggota DPRA Komisi I Fraksi Partai Aceh, menggelar reses masa sidang I Tahun 2025 di Kampus Universitas Islam Aceh (UIA)Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
Reses ini merupakan bagian dari agenda kerja seluruh pimpinan dan anggota DPRA untuk kembali ke daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Setiap masukan yang diterima dalam kegiatan ini akan menjadi pokok pikiran anggota DPRA dan nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Aceh.
Dalam kegiatan yang dihadiri lebih dari 900 warga ini, Rusyidi Mukhtar mendengarkan berbagai keluhan serta harapan masyarakat terkait pembangunan daerah, infrastruktur, hingga pendidikan. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi ini ke tingkat pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat Bireuen.
Siapa yang tidak mengenal Rusyidi Mukhtar, S.Sos, atau yang akrab disapa Ceulangiek? Sosok yang dikenal sebagai tokoh Peusangan ini telah dua periode menjabat sebagai anggota DPRK Bireuen sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPRA. Selain aktif di dunia politik, ia juga menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Almuslim Peusangan, sebuah lembaga pendidikan yang berkontribusi besar dalam dunia pendidikan di Bireuen.
Sebagai wakil ketua DPRA Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan politik, Ceulangiek memiliki peran strategis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di parlemen Aceh.
Kedekatannya dengan masyarakat terlihat jelas dalam setiap kunjungan dan dialognya. Ia selalu hadir untuk mendengarkan langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi terbaik yang bisa diperjuangkan melalui jalur legislatif.
Dalam penyampaiannya, Rusyidi Mukhtar menekankan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama pembangunan masyarakat Aceh, khususnya di Bireuen. Ia berkomitmen untuk menyampaikan program kepada Gubernur Aceh, Muallem, agar pendidikan bisa dirasakan secara gratis hingga ke bangku kuliah dengan memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Pendidikan adalah kunci kemajuan daerah. Kita harus sama-sama menciptakan program yang dapat meningkatkan pendidikan masyarakat Aceh umumnya dan Bireuen khususnya," tegasnya.
Menurutnya, dengan adanya dukungan dari Pemerintah Aceh, sistem pendidikan yang lebih baik dan merata dapat diwujudkan. Ia berharap tidak ada lagi anak-anak di Bireuen yang terhambat pendidikannya karena kendala ekonomi.
Reses yang berlangsung di Peusangan ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian program kerja, tetapi juga wadah bagi warga untuk mengutarakan aspirasi mereka secara langsung. Dalam sesi tanya jawab, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, kebutuhan air bersih, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Rusyidi Mukhtar menyambut baik masukan-masukan dari masyarakat dan berjanji akan memperjuangkan solusi atas permasalahan yang disampaikan. "Reses ini merupakan kesempatan bagi saya untuk bisa bertatap muka langsung dengan masyarakat Bireuen dan bisa mendengarkan langsung aspirasi mereka. Semua keluhan ini akan saya bahas bersama di DPRA dan nantinya kami sampaikan kepada Pemerintah Aceh," ujarnya.
Dengan antusiasme warga yang tinggi dalam menyampaikan aspirasi mereka, reses ini menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. Ceulangiek berharap reses ini bisa menjadi langkah awal dalam merealisasikan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Bireuen.
Sebagai wakil rakyat, Rusyidi Mukhtar terus menegaskan bahwa reses bukan hanya sekadar kegiatan formalitas, tetapi merupakan tanggung jawab moral untuk benar-benar mendengar dan berbuat untuk masyarakat. Ia berjanji akan terus bekerja keras dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Bireuen di tingkat DPRA.
"Kita harus bersama-sama menciptakan program yang dapat meningkatkan pendidikan masyarakat Aceh umumnya dan Bireuen khususnya," pungkasnya.
Dengan adanya reses ini, diharapkan setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat diwujudkan menjadi kebijakan nyata yang membawa perubahan positif bagi Bireuen. [Ismed]